PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN BELUM DICATATKAN BERBASIS MAQASHIDU AL-SYARIAH
DOI:
https://doi.org/10.62263/Keywords:
Unregistered Marriage, Legal Protection, Maqashidu al-SyariahAbstract
Unregistered marriage remains a family law problem in Indonesia because it creates a gap between religious validity and formal state recognition. This condition has a direct impact on the weak legal protection for women and children, particularly in fulfilling the rights to maintenance, joint property, inheritance, lineage, legal identity, and access to population documents. This study aims to analyze the forms of legal protection for women and children in unregistered marriages and to formulate a construction of legal protection based on Maqashidu al-Syariah. This study employs a normative legal research method with a statutory approach, a conceptual approach, and a maqashidi approach. Legal materials are analyzed qualitatively through descriptive-analytical and prescriptive techniques. The results show that the state has provided several forms of legal protection, namely preventive protection through the obligation of marriage registration, administrative protection through the inclusion of the status "married unregistered" in the Family Card and the use of the Absolute Responsibility Statement, and judicial protection through the marriage ratification (isbat nikah) mechanism. However, this protection is not yet fully effective due to its partial nature. While administrative protection helps fulfill population documents, it does not automatically guarantee the substantive rights of women and children. Therefore, Maqashidu al-Syariah is essential to be used as a basis for the construction of legal protection because it places marriage registration as a means of safeguarding religion, life, lineage, wealth, and family dignity. This study concludes that ideal legal protection must integrate marriage registration, population administration, integrated marriage ratification services, and public legal education to achieve legal certainty, justice, and family welfare.
References
Abid, H., Edi Rohaedi, and Nandang Kusnadi. "KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010." PALAR (Pakuan Law review) 8, no. 4 (2022): 129-140.
Ainun Maghfiroh, Ahmad Muzakki, and Vita Virdausiyah, “Fenomena Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kraksaan dari Tahun 2021–2024 Perspektif Kompilasi Hukum Islam,” JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah 5, no. 1 (2025): 49,
Akmal, Andi Muhammad, Chaerul Mundzir, Mulham Jaki Asti, Rahmawati Abbas, and Zulhas' ari Mustafa. "Legal Solutions for Domestic Violence in Unregistered Marriages in Indonesia: Integrating Maqāṣid al-sharī’ah." El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga 7, no. 2 (2024): 768-788.
Amelia, D., Ulfanora, U., & Febrizal, M. I. (2023). Akibat Hukum Kartu Keluarga Bagi Pasangan Kawin Tidak Tercatat Menggunakan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. UNES Law Review, 6(1), 3460-3472.
Antara News Megapolitan, “1,2 Juta Pasangan Suami Istri di Bogor Belum Tercatat oleh Negara,” August 7, 2023, https://megapolitan.antaranews.com/berita/254424/12-juta-pasangan-suami-istri-di-bogor-belum-tercatat-oleh-negara.
Antara News, “Kemenag Ungkap Sebanyak 34,6 Juta Pasangan Tidak Punya Buku Nikah,” June 20, 2025, https://www.antaranews.com/berita/4913465/kemenag-ungkap-sebanyak-346-juta-pasangan-tidak-punya-buku-nikah.
Aulia, Muhammad Radhi, Zamakhsyari bin Hasballah Thaib, and Rosnidar Sembiring. "Akibat Hukum Penetapan Itsbat Nikah terhadap Perkawinan Tidak Tercatat:(Studi di Kabupaten Aceh Singkil)." Jurnal Hukum Lex Generalis 6, no. 6 (2025).
Aulia, Muhammad Radhi, Zamakhsyari bin Hasballah Thaib, and Rosnidar Sembiring. Op.Cit. Hal 30
Dewa, Muhammad Jufri, Guasman Tatawu, Oheo Kaimuddin Haris, La Sensu, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, Deity Yuningsih, and Muhammad Ady Kesuma. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Identitas Anak dari Hasil Perkawinan Tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA)." Halu Oleo Legal Research 5, no. 3 (2023): 906-915.
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Patuhi Keabsahan Data Pernikahan dan Kependudukan Para Pihak melalui Sidang Terpadu,” 2024, https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/patuhi-keabsahan-data-pernikahan-dan-kependudukan-para-pihak-melalui-sidang-terpadu.
Fahrezi, Iqbal Achmad, and Hasnuldi Miaz. "Isbat Nikah dan Implikasinya terhadap Status Perkawinan dan Anak." SAKATO LAW JOURNAL 4, no. 1 (2026): 98-105.
Fitria, Fitria Romadloni. "PENCATATAN PERKAWINAN PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH." Opinia de Journal 3, no. 2 (2023): 48-62.
Ghansham Anand Agatha, “Pembuktian dan Pengesahan Anak Luar Kawin serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Pandangan Hukum Islam,” Indonesian Notary 3, no. 1 (2021),
Hamdani, Hamdani, Adi Mansar, and Tengku Erwinsyahbana. "Hibah Wasiat Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat." Legalitas: Jurnal Hukum 14, no. 1 (2022): 166-171.
Harahap, Nur Sa’adah, and Muhammad Ichsan. "PENCATATAN NIKAH SEBAGAI BENTENG MASLAHAH: MENCEGAH MUDARAT DALAM PERLINDUNGAN HAK KELUARGA." Jurnal Nirta: Studi Inovasi 5, no. 2 (2026): 71-84.
Hijjati, Mahfuzhah, and Fauziah Hayati. "Analisis Mashlahat Terhadap Kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dalam Permendagri No. 109 Tahun 2019 Terkait Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Perkawinan Tidak Tercatat Dikota Banjarbaru." Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory 3, no. 1 (2025): 762-773.
Jamal, Ridwan, Muhammad M. Makka, and Nur A. Rahmatillah. “Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama sebagai Fakta Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim.” Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law 2, no. 2 (2022): 111.
Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Barat, “KUA Gempol Gaungkan GAS Pencatatan Nikah sebagai Upaya Perlindungan Keluarga,” July 22, 2025, https://jabar.kemenag.go.id/daerah/kua-gempol-gaungkan-gas-pencatatan-nikah-sebagai-upaya-perlindungan-keluarga-3XFRCK; Kementerian Agama Republik Indonesia, “Isbat Nikah dan Pencatatan Perkawinan,” April 27, 2025, https://kemenag.go.id/opini/isbat-nikah-dan-pencatatan-perkawinan-N4Myg.
Kharisudin Kharisudin, “Nikah Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia,” Perspektif 26, no. 1 (2021): 48–56
Kuni Qoneta, “Pencatatan Perkawinan sebagai Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Perspektif Maqashid Syari’ah Al-Syatibi,” El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 7, no. 1 (2025)
Levana, Ardi. "Dampak Isbat Nikah terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia." SAKATO LAW JOURNAL 3, no. 1 (2025): 29-40.
Maghfiroh, Ainun, Ahmad Muzakki, and Vita Virdausiyah. "Fenomena Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kraksaan Dari Tahun 2021-2024 Perspektif Kompilasi Hukum Islam." JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah 5, no. 1 (2025): 45-57.
Mihardi, Hutri Rahayu Ayu. "Jaminan perlindungan hukum dalam pencatatan perkawinan (perspektif maqasid asy-syari'ah)." Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) 4, no. 1 (2022): 1-24.
Nadia, “Perkawinan Belum Tercatat,” 31–47.
Nadia, Febry Azka. "PERKAWINAN BELUM TERCATAT: Kajian Undang-undang, Hak Asasi Manusia, dan Maqasid Shariah." Opinia De Journal 3, no. 2 (2023): 31-47.
Novikawati, Novikawati, Fuad Rahman, Ramlah Ramlah, and Zulkarnain Zulkarnain. "Legalisasi Hukum Nikah Sirri pada Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Muara Bulian." Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS) 4, no. 1 (2023): 591-605.
Nuraeni, Ani, and Isti Rahma. "KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN TIDAK TERCATAT: TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA." Journal Central Publisher 1, no. 12 (2023): 1422-1427.
Pratama, Eka Putra, Shifa Anindita Nanang, and Siska Lis Sulistiani. "Dinamika Pengaturan Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Pasca Permendagri No. 9 Tahun 2016." Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah 5, no. 2 (2022): 110-121.
Putra, Aprialdo Adi, and Widiya Yul. "Dampak Ekonomi Nikah Siri pada Keluarga Pedagang: Kajian Hukum Islam atas Hak Istri dan Anak." ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin 4, no. 5 (2026): 686-696.
Rahmanda, Safira. "PENGARUH PENCATATAN PERNIKAHAN BERBASIS SIMKAH WEBSITE DI KUA KECAMATAN DELANGGU." USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam 6, no. 1 (2025): 96-114.
Ratnaningrum, D. A., Tohari, M., & Pujiyanto, R. (2026). EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF ISLAMIC LAW IN INHERITANCE DISTRIBUTION IN THE COMMUNITY OF LEREP VILLAGE, WEST UNGARAN SUBDISTRICT. At-Tasyrih: jurnal pendidikan dan hukum Islam, 12(1), 97-109.
Safitri, Bella Rahma, and Rosalinda Elsina Latumahina. "Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Dilakukan Di Luar Negeri Namun Belum Tercatat Di Indonesia." Innovative: Journal Of Social Science Research 5, no. 3 (2025): 1591-1604.
Salsabilah, F. S. (2024). Status perkawinan tidak tercatat dalam persyaratan pendaftaran nikah: Studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
Sendy, Beby. "HAK YANG DIPEROLEH ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK DICATAT: Beby Sendy." Jurnal Hukum Responsif 7, no. 7 (2019): 1-10.
Syofiyullah, Moh Aqil, Dyah Ochtorina Susanti, and Fendy Setiawan. "Kepastian Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia." HUKMY: Jurnal Hukum 3, no. 1 (2023): 263-284.
Syofiyullah, Moh Aqil, Dyah Ochtorina Susanti, and Fendy Setiawan. "Kepastian Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia." HUKMY: Jurnal Hukum 3, no. 1 (2023): 263-284.
Syofiyullah, Moh Aqil, Dyah Ochtorina Susanti, and Fendy Setiawan. "Kepastian Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia." HUKMY: Jurnal Hukum 3, no. 1 (2023): 263-284.
Taufiqurrahman, Muh. "Efektivitas Hukum Perkawinan dalam Melindungi Anak Hasil Perkawinan Tidak Tercatat di Indonesia Perspektif Maqashid Syari’ah." Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam 2, no. 2 (2025): 72-83.
Utama, Daffa Alif, Endah Pujiastuti, and Dian Septiandani. "Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak." Jurnal Usm Law Review 5, no. 2 (2022): 819-831.
Utama, Daffa Alif, Endah Pujiastuti, and Dian Septiandani. "Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak." Jurnal Usm Law Review 5, no. 2 (2022): 819-831.
Waluyo, Bambang. “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.” Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2, no. 1 (2020): 193–199.
Widanarti, Herni. “Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran terhadap Anak.” Diponegoro Private Law Review 4, no. 1 (2019).
Yoandini, Elitta, and Nuril Khasyi’in. "Maslahah Mursalah Dan Istidlal Sebagai Dasar Kewajiban Pencatatan Nikah: Analisis Normatif Terhadap Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak." Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory 4, no. 1 (2026): 295-309.
Yulianti, Yulianti. "HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH." Syariah Darussalam: Jurnal Ilmiah Kesyariahan dan Sosial Masyarakat 9, no. 01 (2024).
Yusuf, Nasruddin, Nurlaila Harun, and Salma Mursyid. "Examining the Basis of Maqashid Syariah in Renewal of Islamic Law in Indonesia." Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah 9, no. 1 (2024): 357-375.
