PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SARANA UNTUK MENDORONG TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN GOOD GOVERNANCE

Abstract

Peradilan Administrasi Negara memiliki peran penting dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum. Sebagai lembaga pengawas terhadap tindakan administrasi pemerintah, peradilan ini memberikan jaminan hukum bagi masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peradilan administrasi berfungsi sebagai sarana dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh dari studi kepustakaan, termasuk analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum administrasi, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peradilan Administrasi Negara memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik di Indonesia, melalui fungsi pengawasan hukum terhadap tindakan administrasi pemerintah, menjamin akuntabilitas, transparansi, kepastian hukum, serta melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparatur pemerintahan. Kendala utama implementasi putusan PTUN adalah kurangnya kepatuhan pejabat administratif. Solusinya adalah penguatan sanksi hukum, pengawasan lembaga independen, serta peningkatan kesadaran hukum aparat pemerintah

The State Administrative Court has an important role in realizing the principles of good governance which include transparency, accountability, participation, effectiveness, and the rule of law. As a supervisory institution for government administrative actions, this court provides legal guarantees for the public against abuse of authority by public officials. This research aims to analyze how administrative justice functions as a means in supporting the creation of a clean and public interest-oriented government. The research method used is normative juridical, with a legislative and conceptual approach. Data were obtained from literature studies, including analysis of laws and regulations, administrative law doctrines, and relevant court decisions. The results of the study show that the State Administrative Court has a strategic role in supporting the realization of good governance principles in Indonesia, through the function of legal supervision of government administrative actions, ensuring accountability, transparency, legal certainty, and protecting the rights of citizens from arbitrary actions by government officials. The main obstacle to the implementation of the PTUN decision is the lack of compliance of administrative officials. The solution is to strengthen legal sanctions, supervise independent institutions, and increase the legal awareness of government officials.