TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM : DINAMIKA SOSIAL DALAM PELAKSANAAN PEMILU 2024 DI JAWA TENGAH

Abstract

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan fondasi utama demokrasi Indonesia yang merefleksikan kedaulatan rakyat. Provinsi Jawa Tengah, sebagai salah satu wilayah dengan jumlah pemilih terbesar dan karakter sosial budaya yang beragam, memainkan peran penting dalam proses demokratisasi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Tengah dari perspektif sosiologi hukum. Rumusan masalah yang dikaji adalah: Pertama, bagaimana dinamika sosial dalam pelaksanaan pemilu 2024 di jawa tengah?. Kedua, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi partisipasi masyarkat daerah Jawa tengah dalam pelaksaan pemilu tahun 2024?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu dengan menelaah ketentuan hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan data lapangan melalui observasi, wawancara dengan penyelenggara pemilu, peserta pemilu, aparat penegak hukum, serta pemilih di berbagai wilayah di Jawa Tengah. Pendekatan ini digunakan untuk mengungkap sejauh mana norma hukum Pemilu dapat diterapkan secara efektif dalam konteks sosial yang nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara norma hukum dengan praktik di lapangan. Meskipun regulasi hukum telah cukup memadai, masih terjadi pelanggaran seperti politik uang, netralitas aparat, dan kampanye terselubung. Faktor-faktor seperti rendahnya literasi politik, budaya paternalistik, serta kuatnya pengaruh tokoh lokal menjadi penghambat efektifnya pelaksanaan hukum Pemilu. Diperlukan penguatan pendidikan politik dan pendekatan hukum yang lebih kontekstual agar Pemilu berjalan secara demokratis dan berkeadilan.

General Elections (Elections) are the main foundation of Indonesian democracy which reflects the sovereignty of the people. Central Java Province, as one of the regions with the largest number of voters and diverse socio-cultural characters, plays an important role in the national democratization process. This study aims to analyze the implementation of the 2024 General Election in Central Java Province from the perspective of legal sociology. The formulation of the problem studied is: First, what are the social dynamics in the implementation of the 2024 election in Central Java? Second, what are the factors that affect the participation of the people of Central Java in the implementation of the 2024 elections?. The research method used is empirical juridical, namely by examining the applicable legal provisions and relating them to field data through observation, interviews with election organizers, election participants, law enforcement officials, and voters in various regions in Central Java. This approach is used to uncover the extent to which the legal norms of elections can be applied effectively in real social contexts. The results of the study show that there is a gap between legal norms and practice in the field. Although legal regulation has been adequate, there are still violations such as money politics, neutrality of the apparatus, and covert campaigns. Factors such as low political literacy, paternalistic culture, and strong influence of local figures are obstacles to the effective implementation of election laws. Strengthening political education and a more contextual legal approach are needed so that the election runs democratically and fairly.